Wahabisasi Zaitunah

PEMERINTAH INGIN ZAITUNAH MENJADI SALAFI

Salah satu kegiatan pengajian di Masjid Zaitunah, Tunis

Saat Presiden Mohamed Mursi dari Partai Ikhwanul Muslimin masih berkuasa di Mesir, saya sering mendengar berita adanya upaya intervensi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan Al Azhar. Bahkan kerap terdengar selentingan adanya upaya pemerintah untuk “menguasai” Al Azhar, dan mengganti dewan pimpinan Al Azhar dengan ulama-ulama lain yang “seideologi” dengan pemerintah.

Yang lebih berhak bertutur tentang hubungan IM dengan Al Azhar adalah tentunya teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir. Saya hanya mendengar “selentingan”, hehe..

Setali tiga uang, kisah serupa pun terjadi di Tunis saat ini. Ya, saat ini, ketika partai Nahdhah yang memiliki kesamaan ideology dengan Ikhwanul Muslimin, berkuasa di tampuk pemerintahan. Pemerintah sedang – dan masih terus – berusaha untuk menguasai dan mengendalikan Zaitunah, salah satu lembaga pendidikan tertua di Dunia Islam, sebagaimana halnya pemerintah Mesir era Mursi hendak menguasai Al Azhar.

Di antara indikasi yang paling kuat dan “disaksikan secara terbuka” oleh masyarakat adalah upaya salafisasi atau wahabisasi terhadap Zaitunah.  Di bidang pendidikan, pemerintah berusaha menutup kegiatan-kegiatan pengajian di Masjid Zaitunah, dengan alasan “kegiatan pendidikan keagamaan cukup dilakukan oleh kampus Universitas Zaitunah saja”.

Kegiatan pengajian talaqqi ala pesantren di Masjid Zaitunah dinamai Ta’lim Zaituni. Kegiatan ini telah berlangsung selama lebih seribu tahun, yakni sejak masjid ini berdiri tahun 732 Masehi, atau 2 abad sebelum Masjid Al Azhar berdiri. Ta’lim Zaituni yang merupakan cikal bakal Universitas Zaitunah ini juga telah menghasilkan sejumlah ulama terkemuka di dunia Islam, khususnya di kawasan Maghrib Arabi.

Saat ini, Ta’lim Zaituni memiliki puluhan cabang di berbagai propinsi, dengan jumlah santri tetap sebanyak 2000 (dua ribu) orang. (Peserta pengajian di Ta’lim Zaituni memang terdaftar secara resmi. Masa belajarnya adalah 4 tahun dan berijazah resmi).

Masjid dan Universitas Zaitunah adalah lembaga pendidikan yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama’ah, dengan mazhab Asy’ari dalam bidang akidah, dan Maliki dalam fiqh. Seperti halnya Al Azhar di Mesir, Zaitunah sejak dulu telah memproklamirkan diri sebagai lembaga yang mengusung wajah Islam yang moderat (wasathiyyah).

Keinginan pemerintah untuk menutup Ta’lim Zaituni ditolak secara tegas oleh para ulama. Dewan ulama Zaitunah yang dipimpin oleh Imam Besar Syekh Husein al Abidi secara gigih menolaknya.

Pemerintah tidak putus asa. It’s oke tidak ditutup, tapi pemerintah menyiapkan planning B : Ta’lim Zaituni “ditertibkan”.  Ada semacam peninjauan ulang terhadap kurikulum. Lagi-lagi para ulama pun menolak.  Pemerintah tetap ngotot. Muncul wacana pemecatan Syekh Abidi dari jabatan Imam Besar. Bahkan beliau dijerat sejumlah persoalan hukum. Persoalan semakin meluas. Secara terbuka, adu pendapat antara Kementerian Agama dengan Dewan Ulama disaksikan public melalui media cetak dan elektronik.

Merasa sulit meluluhkan para masyayikh, pemerintah menyiapkan strategi lain. Pemerintah giat mengundang ulama dari luar Tunis, yang nota bene berfaham salafi dan disponsori Saudi Arabia. Bulan Februari 2013, pemerintah mengundang Syekh Nabil ‘Iwadi, tokoh salafi yang terkenal dari Kuwait. Nabil diberi kesempatan menyampaikan pengajian, juga beberapa acara televise. Koran-koran local meresponnya dengan isu salafisasi.

Akhir April hingga awal Mei lalu, pemerintah menggelar semacam pengajian intensif(daurah) di Masjid Zaitunah, selama 3 minggu. Nara sumbernya adalah para ulama dari Saudi dan beberapa ulama local yang berfaham salafi. Para masyayikh Zaitunah tidak berdaya menolak, karena ini acara Kementerian Agama. Lagi-lagi public menilai, ini wahabisasi Zaitunah.

Bulan Juni, pemerintah menggelar serangkaian acara tablig akbar di berbagai tempat. Sejumlah ulama salafi dari luar negeri, didatangkan ke Tunis. Salah satunya Sykeh Muhammad Hasan (Mesir). Di kota Tunis, tablig akbar digelar di stadion el Menzah yang berkapasitas lima puluh ribu.

Pada saat yang sama, pemerintah nampak longgar bertindak terhadap perilaku kaum salafi, yang doyan membakar kuburan para ulama dan situs-situs bersejarah. Bahkan mereka juga menyerang para ulama Zaitunah secara fisik, sebagaimana dialami oleh Syekh Abdul Fatah Moro, salah seorang ulama kharismatik di Tunis. (Kisah ini pernah saya tuturkan dalam Surat dari Tunis ke-7, tanggal 3 Febr 2013, berjudul "Salafi Bongkar Kuburan Wali").

Kelonggaran sikap pemerintah juga sangat nampak, yakni dengan membiarkan sejumlah da’i dan khatib jumat yang biasa menuduh kelompok-kelompok lain sebagai ‘kafir’ atau ‘ahli bid’ah calon penghuni neraka’, dan lain-lain. Para da’I ini, ya tiada lain adalah ulama salafi yang diizinkan pemerintah untuk menjadi khatib Jumat. Oya, di Tunis, tidak sembarang orang bisa menjadi khatib Jumat. Melainkan harus melalui penunjukan resmi dari pemerintah.  

***

Fenomena kemunculan salafi di Tunis yang demikian pesat saat ini, menambah deretan alasan mengapa kaum oposisi sekuler semakin gigih menyuarakan penggulingan pemerintahan yang sah. Kaum Muslim di Tunis yang selama lebih 50 tahun hidup di alam sekuler yang serba ‘menghalalkan’, tiba-tiba harus berhadapan dengan faham salafi yang serba ‘mengharamkan’, hehe..

Akankah Masjid dan Universitas Zaitunah bertahan dari serangan kaum Salafi? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat ini. Biarlah waktu yang akan menjawabnya.  Salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 28 Agustus 2013  

Tunis Partai Islam

Setelah Ikhwan Lengser,

Harapan Tinggal ke Tunis

Meski beritanya ‘tenggelam’ kalah oleh pemberitaan kisruh politik Mesir, gerakan kaum oposisi sekuler di Tunis terus berlanjut. Target mereka adalah melengserkan pemerintahan sah yang dipimpin Partai Nahdlah dan membubarkan parlemen hasil Pemilu demokratis tahun 2011.

Gerakan pemberontakan semacam tamarud di Mesir, digalang secara massif oleh kaum oposisi. Sejak awal Ramadhan hingga hari ini, mereka mengepung kantor parlemen di kawasan Bardo, pinggiran kota Tunis. Tujuh puluh satu - dari 220 - anggota parlemen yang mundur, membentuk posko khusus.

Beberapa kali kaum oposisi juga berkoordinasi dengan serikat buruh dan melakukan aksi mogok nasional. Sekelompok mereka malah mengancam hendak “memesirkan Tunis”.

Tapi hingga hari ini, partai Nahdlah tetap eksis di pemerintahan. Aksi pengerahan massa tandingan yang digelar oleh Nahdlah di berbagai daerah, justru selalu lebih ramai. Tapi ya itu, yang diekspos media asing ke luar negeri hanya demo-demo oposisi sekuler saja. Yaah, media memang sulit lepas dari kepentingan.

***

Mengapa partai Islam masih bertahan di Tunis? Banyak penyebabnya. Selain factor masyarakat Tunis yang relative tidak mudah diprovokasi untuk mau ribut-ribut, ada dua sebab lain yang saya cermati. Yakni  sikap kooperatif Nahdlah dan netralitas militer.

Selama ini, Partai Nahdlah berhasil menampilkan sosok yang tidak kaku di tengah karakter Muslim Tunis yang modern dan pernah “terbaratkan” secara sistematis selama lebih setengah abad. Dalam percaturan politik, Nahdhah juga nampak  tidak suka ngotot-ngotot atau merasa “di atas angin”.

Para petinggi partai yang sehaluan dengan Ikhwanul Muslimin ini tidak ragu untuk memenuhi ajakan dialog dari kaum oposisi. Yang terbaru ini, Kamis (22/8) kemaren, Syekh Rasyid Gannusyi, pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin spiritual gerakan ini, bertemu pimpinan Serikat Buruh yang paling berpengaruh di Tunis, yang mendapat mandate dari kaum oposisi. Usai berdialog, Syekh Gannusyi tidak segan mengatakan bahwa partainya siap memenuhi sejumlah tuntutan kaum oposisi, semata-mata untuk kemashlatan bangsa. Ia juga mendukung rencana dialog nasional dalam waktu dekat ini. Dan testimony dari sejumlah elit politik pun mengalir. (Tapi kalo kaum oposisi mah tetap saja su’udzan, dan menganggap itu sebagai munawarah, alias manuver).

Tentang netralitas militer. Hingga hari ini, militer Tunis adalah idola rakyatnya. Ia dieluk-elukan rakyat karena ‘prestasi’nya menumpas kelompok teroris garis keras dan bersenjata yang bersembunyi di bebukitan dekat perbatasan Al Jazair, selama beberapa minggu terakhir.

Acungan jempol rakyat juga tertuju ke militer, karena ketika revolusi berkecamuk tahun 2011, sang panglima dikabarkan menolak mentah-mentah perintah Presiden Ben Ali untuk menembaki para pengunjuk rasa yang anti pemerintah. Merasa tidak dianggap lagi, Ben Ali pun mundur lalu kabur terbirit-birit ke luar negeri. Ia merasa sudah tidak lagi didukung militer, padahal ia sendiri seorang jenderal purnawirawan.

Dalam beberapa obrolan ringan, warga Tunis sering menyebut-nyebut hal ini. Mereka sangat bangga dengan tentaranya.

Dan saat ini, ketika kaum oposisi gencar-gencarnya menentang pemerintah, militer tetap konsisten dengan netralitasnya. Ia tidak mau diprovokasi oleh oposisi untuk berpartisipasi ‘menumbangkan’ penguasa. Bahkan ketika menanggapi tragedy Rab’ah di Mesir, panglima militer Tunis mengatakan bahwa “Tunis berbeda dengan Mesir, dan saya bukanlah as Sisi (panglima militer Mesir)”.

***

Akankah masa transisi di Tunis berjalan mulus hingga Pemilu yang rencananya digelar akhir 2013 ini?

Sebagai Negara yang masih dalam transisi dari revolusi menuju demokrasi, situasi politik di Tunis memang belum stabil. Suhu politik naik turun. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tetapi, jika melihat perkembangan sementara ini, sepertinya pemerintahan Islam akan mampu mengemban amanah hingga Pemilu nanti.

Satu lagi. Sebagai negara pelopor revolusi Arab yang kemudian memunculkan kekuatan politik Islam dan masih bertahan hingga hari ini, Tunis menjadi satu-satunya ‘harapan’. Terutama setelah Ikhwan di Mesir lengser. Jika saja Nahdlah mulus mengawal masa transisi ini dan kemudian nanti menang lagi di Pemilu berikut, maka  Tunis akan menambah daftar negara mayoritas Muslim yang dipimpin oleh partai Islam. Selain yang sudah eksis selama ini : Turki. Kita lihat ya nanti bareng-bareng. Wallahu A’lam. 

Tunis al Khadra, 23 Agustus 2013 

Tunis Maliki

BER"SYAFI'I" DI NEGERI MALIKI

Jema'ah tarawih di Masjid Agung Zaituna, Tunis

Menjaga kesyafiian ditengah masyarakat yang 99 persen bermazhab Maliki sungguh sangat mengesankan.

Aku pernah ditegur orang-orang sekeliling ketika sedang berwudlu, karena aku tidak tadlik saat membasuh tangan. Tadlik adalah menggosok-gosok bagian tubuh yang menjadi anggota wudlu. Dalam mazhab Maliki, tadlik adalah rukun wudlu. Tidak sah wudlu tanpa tadlik.

Mendengar teguran mereka, aku hanya tersenyum. Kartu As langsung kukeluarkan. “Ana Andunisi, Syafi’iyyal Mazhab”. Saya orang Indonesia, bermazhab Syafii. Urusan pun selesai, mereka faham dan diam. Dalam mazhab Syafii, wudlu tetap sah meski dengan sekedar membasuhkan air ke anggota tubuh, tanpa harus tadlik alias gosok-gosok.

Pada kesempatan lain, aku pernah dibuat keki oleh orang-orang Tunis. Kala itu aku masuk sebuah masjid di kawasan Old Tunis sekitar pukul 13.00. Jemaah dzuhur yang dipimpin oleh imam tetap sudah bubar. Aku shalat berjama’ah berdua dengan seorang teman. Saat kami shalat, orang-orang yang ada di dalam masjid memandangiku. Beberapa di antara mereka saling berbisik. Saat masih shalat, aku sebenarnya sudah bisa menduga apa yang sedang mereka persoalkan. (Shalatku jadi tdk khusyu nih. Ampun Gusti, astaghfirullah).

Usai shalat, salah seorang di antara mereka menghampiriku, lalu menjelaskan bahwa seharusnya aku shalat sendirian, tidak usah lagi berjama’ah.

Ya, aku langsung faham. Bahwa dalam mazhab Maliki, tidak boleh ada jema’ah kedua dalam satu masjid. Artinya, jika jema’ah yang dipimpin oleh imam tetap di masjid itu sudah bubar, maka jema’ah yang datang kemudian hendaknya shalat sendiri-sendiri saja. Makruh hukumnya menggelar shalat berjama’ah lagi. Bahkan ada pendapat dari ulama lain yang mengharamkan. Termasuk ulama besar sekaliber Imam Syatibi (w 790 H) pun menyatakan hal ini.

Alasan utama pelarangan jama’ah kedua ini adalah sadz dzari’ah, yakni dalam rangka menghindari perpecahan di kalangan umat. Pemahamanku dari beberapa buku yang kubaca, bahwa dalam mazhab Maliki, upaya menjaga ukhuwah dan toleransi kadang bisa mengalahkan fadhilah (keutamaan) sunnah.

Masih banyak lagi kisah ringan lain, terkait hari-hari seorang “Syafii” di negeri Maliki.

Dan guna mengetahui seluk beluk fiqh Maliki, sejak awal tahun ini aku mengikuti pengajian (talaqqi) kitab Ar Risalah yang disampaikan oleh Syekh Sami an Nabli. Ar Risalah adalah salah satu kitab fiqh yang popular di kalangan Malikiyah, sehingga disyarah dan tahqiq oleh banyak ulama. Pengarangnya adalah Ibn Abi Zaid al Qairawani, seorang faqih yang wafat tahun 386 H.  Karena keluasan ilmunya, imam al Qairawani dijuluki sebagai Imam Malik Muda (Malik as Shagir) oleh kaum Malikiyah.

Selain itu, secara bertahap aku juga membaca kitab al Fiqh al Maliki wa Adillatuhu (3 jilid), karya Syekh Habib bin Thahir, salah seorang ulama terkemuka Malikiyah di Tunis saat ini.

Mempelajari fiqh Maliki langsung dari para ulamanya, semoga menjadi bekal yang berharga bagiku, baik untuk menjalani hari-hariku saat ini, juga untuk bekalku di masa yang akan datang. Tanpa   ‘menggeser’ kesyafi’ianku, insya Allah, karena itu adalah mazhab umat Islam di negeriku.

Antara Bizerte dan Tunis, 13 Agustus 2013