Saturday, December 28, 2013

Masjid Diskotik

JAMI' SIDI ABDUL QODIR : 
MASJID ATAU GEDUNG KESENIAN ?!

 Masjid Sidi Abdul Qodir, dulu dan kini. Foto diambil dari situs media di Tunis

Spirit Revolusi 2011 mendorong umat Islam di Tunis untuk mengembalikan sejumlah identitas Islam yang pernah hilang diberangus oleh sistem yang sekuler. Salah satunya, Masjid Sidi Abdul Qodir di kawasan kota tua Tunis “dikembalikan’ perannya sebagai Masjid lagi, setelah sekian lama dijadikan sebagai gedung pertunjukan kesenian dan hiburan malam. Tetapi, persoalan hukum dan tentangan kaum sekuler masih menjadi hambatan.   

Waktu menunjukkan pukul 12.30. Kumandang adzan dzuhur terdengar bersahutan dari sejumlah Masjid di kawasan kota tua Tunis. Maklum, di kawasan pemukiman padat ini, jarak antara satu Masjid dengan Masjid lain sangat berdekatan.

Satu per satu jema’ah memasuki sebuah Masjid di Nahj Diwan, jalan sempit yang berlokasi tak jauh dari Masjid Zitouna. Aku salah satunya. Di pintu Masjid, aku sempat membaca plang Masjid yang terukir di dinding usang. Masjid Sidi Abdul Qodir, dibangun pada abad ke-12 Masehi.

Masjid Sidi Abdul Qodir?! Jantungku berdegup kencang. Langkahku terhenti sejenak. Aku kembali mengamati tulisan itu, khawatir salah baca. Ya, benar. Ini Masjid Sidi Abdul Qadir. Masjid berusia 8 abad yang di dalamnya ada zawiya (padepokan) dan makam Sidi Abdul Qadir, seorang ulama Tunis pada masa silam. Masjid ini pula menjadi salah satu lokasi para santri Zitouna dahulu belajar agama.

Tetapi ketika pemerintahan sekuler berkuasa di Tunis, Masjid ini ‘disulap’ menjadi gedung kesenian : tempat pertunjukan teater, tari-tarian dan hiburan malam…!  

***
“Baru sekitar 8 bulanan Masjid ini baru bisa dipake shalat lagi”, tutur seorang jema’ah warga Tunis yang kusapa usai shalat. “Orang-orang sekuler dulu, sering membuat acara kesenian di sini. Di tempat kita shalat tadi”, tutur pria setengah baya itu.

Wow, baru 8 bulan. Pantas karpet warna biru yang menghampar di ruangan shalat seluas kira-kira 120 meter persegi itu masih nampak baru dan harum. Karpet itu diperoleh dari iuran warga sekitar yang sejak lama menanti bisa shalat di Masjid yang mereka hormati itu.

Kemudian aku berjalan menuju pelataran terbuka yang berlokasi di samping Masjid. Gulungan tikar usang dan papan triplek menumpuk di salah satu pojok. Nampak kurang terawat. Di seberang pelataran, ada pintu ke arah ruangan zawiya dan makam. Sempat kepikir mau masuk ke sana, tapi tidak pede, hehe. Lain kali saja kalau ada teman, pikirku.

***
Kendati telah berfungsi kembali sebagai Masjid, status Masjid ini masih belum jelas hingga hari ini. Masih disengketakan oleh pihak pegiat kesenian dengan pihak Kementerian Agama Tunis. Para pegiat kesenian yang dipimpin oleh Abdul Ghani ben Toreh mengaku telah lama mengantongi izin dari Kementerian Budaya untuk menggunakan Masjid itu sebagai gedung kesenian. Pada bulan Ramadhan tahun  2011, ben Toreh dan kawan-kawannya masih menggelar acara music-musik dan tari di dalam Masjid ini.

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama Tunis berusaha ‘merebut’ Masjid ini guna dikembalikan perannya sebagai tempat ibadah. Hal ini sebagaimana surat resmi yang dilayangkan oleh Menteri Agama Dr. Bou Bakar Akhzury, pada tanggal 4 Januari 2008, kepada Menteri Kebudayaan. Tanggal 11 Mei 2011, atau 4 bulan setelah revolusi bergulir, Menteri Agama berikutnya, Dr Aroussi Meizuri, kembali menyurati Menteri Kebudayaan, terkait hal yang sama. Tanggal 24 Januari 2012, Menteri Agama Dr Nourdin Khadimi mengirim surat yang ketiga. Isinya tetap sama, bahkan lebih tegas. Bahwa pagelaran music dan pertunjukan teater di dalam Masjid, adalah bentuk penghinaan terhadap kehormatan Masjid itu sendiri. Inna iqamat al hafalat al musiqiyah wa al ansyitoh al masrahiyah fihi yu’addu intihakan lihurmat al masjid.

Mufti Negara, Syekh Usman Batikh pun turun tangan. Tanggal 22 Maret 2013, beliau menyatakan bahwa bangunan Masjid tidak boleh dialihfungsikan ke fungsi lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

Masih belum ada respon, pada 26 April 2013, Menteri Agama Nurdin Khadimi kembali melayangkan surat. Dengan didukung oleh warga sekitar Masjid, pihak Kementerian Agama pun membuka Masjid itu seraya mempersilahkan masyarakat untuk menjadikannya kembali sebagai tempat shalat hingga hari ini.

***
Aku berdiri di depan pintu Masjid Sidi Abdul Qodir, pertengahan Desember 2013 

Apakah dengan demikian persoalan telah selesai? Oh, ternyata tidak. Pada tanggal 02 Agustus 2013, Pengadilan Tingkat Pertama (al Mahkamah al Ibtidaiyyah) Tunis memenangkan kubu para seniman pimpinan Abdul Ghani ben Toreh. Artinya, gugatan dan permohonan Kementerian Agama Tunis untuk mengembalikan Masjid Sidi Abdul Qodir sebagai tempat ibadah, tidak dikabulkan. Sebaliknya, ben Toreh dan kawan-kawan seprofesinya, masih berhak menggunakan Masjid ini sebagai tempat hiburan. Alasan pengadilan, benToreh memiliki dokumen-dokumen dan serfitikat yang sah.  

Harian ad Dhamir menulis, “Meski shalat lima waktu dan shalat Jumat telah terselenggara di Masjid ini, suatu saat nanti pengadilan akan mengeksekusi putusannya”.

Wah, Kementerian Agama dan umat Islam harus mengatur strategi baru. Jangan sampai nanti lagi shalat, tiba-tiba datang ben Toreh dan kawan-kawan, langsung masuk masjid dan menggelar pertunjukan tari perut..Na’udzubillah. salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 27 Desember 2013

Friday, December 20, 2013

Tunis Dialog Politik

Mau Mengalah, Kunci Kemulusan Revolusi Tunisia
"Menatap Tunisia" dari ketinggian

Demi amanah revolusi dan kemaslahatan umat, Harakah Nahda – partai penguasa di Tunisia - ‘rela’ mengikuti kemauan kaum oposisi : mengikuti dialog nasional (hiwar wathani), lalu menyerahkan kursi kepala pemerintahan (Perdana Menteri) ke pihak independen.

Dialog nasional yang diikuti 18 orang tokoh nasional dari berbagai latar belakang itu pun berlangsung alot dan penuh liku : berkali-kali mengalami skorsing dan dialog buntu.  Pekan ini, atau setelah hampir dua bulan berjalan – dimulai 25 Oktober 2013 - hiwar wathani itu berakhir. Mahdi Jumah, seorang insinyur IT berusia 51 tahun, terpilih sebagai Perdana Menteri, yang akan mengendalikan roda pemerintahan dengan kabinet ‘teknokrat nasional independen’. 

***
Seharusnya, pemerintahan Islam di Tunis hasil Pemilu bulan Oktober 2011 itu dibiarkan bekerja hingga terselenggaranya Pemilu pada akhir 2013 atau awal 2014, sebagaimana amanah revolusi. Tetapi, hasrat politik kaum oposisi sekuler yang sering tidak rasional, tak bisa ditawar.

Untungnya, Harakah Nahda – partai kembaran Ikhwanul Muslimin – yang sedang duduk di tampuk kekuasaan, selalu mau mengalah. Partai yang dipimpin Syekh Rashid Gannusyi ini nampak tidak suka ngotot-ngototan. Mereka rela dua Perdana Menterinya lengser dalam dua tahun ini. Apakah mereka terinspirasi ucapan almarhum Gus Dur, “Di dunia ini tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian”?! Hehe, Wallahu A’lam.

April 2013, Perdana Menteri Hammadi Jebali ‘dipaksa’ lengser, menyusul terjadinya konflik antarelit sebagai imbas terbunuhnya Syukri Bel’eid, seorang tokoh oposisi sekuler. Ali al Aridhi – juga dari Nahda - duduk menggantikan Jebali di kursi Perdana Menteri.

Desember 2013 ini, Aridhi pun bersiap lengser. Tepatnya Rabu 25 Desember 2013 pekan depan, ia akan menyerahkan kursi yang didudukinya kepada Mahdi Jumah. Kabinet Aridhi pun akan bubar, dan diganti dengan kabinet ‘teknokrat nasional independen’. Di kabinet ini, tak boleh ada satu pun menteri yang berasal dari unsur partai politik, dan tak boleh ada satu pun yang berhasrat untuk ‘nyalon’ pada Pemilu berikut. Begitu permintaan kaum oposisi yang lagi-lagi diamini oleh Nahda.

Intinya, pemerintahan yang dihasilkan dari hiwar wathani ini, harus benar-benar steril dari kepentingan politik manapun.

***
Mahdi Jumah terpilih setelah mengantongi 9 suara, dari 18 peserta pemilik hak suara di forum dialog nasional. Dua suara memilih Jalul Iyad, sedangkan 7 lainnya memilih abstain.

Mahdi adalah seorang insinyur IT, lahir di Mahdia, kota pesisir di selatan Tunisia, 51 tahun silam. Pada kabinet Aridhi, ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian (Wazir as Shina’ah).

Nama Mahdi Jumah mulanya tidak begitu dikenal luas. Selama menjadi menteri di kabinet Nahdha, ia tidak ikut-ikutan bicara politik. Ia lebih fokus ke bidang kerjanya. Ia tokoh yang netral, meski publik tahu bahwa ia terpilih sebagai Perdana Menteri atas dukungan dan lobi Nahda.

Karena ia sebelumnya tidak berpengalaman di bidang politik, banyak pihak yang menyangsikan kemampuannya, terutama dalam menyelesaikan krisis politik, persoalan kemananan negara serta persoalan gerakan Islam radikal.

Akan tetapi sejumlah media menyebutkan, Mahdi adalah ‘pahlawan’ bagi kemulusan agenda revolusi Tunisia. Tugas utama Mahdi adalah menyiapkan Pemilu pada tahun 2014.

***
Nahda adalah partai Islam yang moderat, fleksibel dan tidak suka ngotot-ngotot, sebagaimana aku sebut di atas. Ia tidak otoriter, tetapi senantiasa membuka ruang untuk dialog. Bahkan jika pertimbangan kemaslahatan umat memaksa kursi empuk itu harus dilepas, mereka tidak segan melepasnya. Seperti yang terjadi pada dua Perdana Menterinya tadi.

Nahda juga pandai bermain cantik dalam politik. Mereka bisa menusuk tanpa melukai, memukul tanpa menyakiti. Buktinya ya terpilihnya Mahdi Jumah ini, yang jelas-jelas hasil dukungan dan lobi Nahda.

Mungkin ini salah satu rahasia mengapa perjalanan transisi Tunisia dari revolusi menuju demokrasi yang diidamkan, sejauh ini masih tetap mulus. Di tengah rongrongan oposisi, intervensi asing, dan krisis internal yang multideminsi, pemerintah tetap dapat bekerja. Pembangunan terus berjalan, rakyat tetap bisa menikmati kehidupan.

Ideology dan garis perjuangan Nahda dalam berpolitik, sangat terlihat dalam sejumlah buku karya Syekh Rashid Ganushi, pemimpin Harakah Nahda, yang juga seorang ulama kharismatik. Di antara karya-karya Gannusyi yang terbit tahun 2012-2013 ini adalah : (1)Min Tajribah al Harakah al Islamiyah fi Tunis, (2) al Huriyah al Ammah fid Daulah al Islamiyah, (3) Muqarabat fi Almaniyah wal Mujtama al Madani, (4) al Wasatiyah inda Yusuf Qardawi, dan (5) al Harakah al Islamiyah wa Masalat Tagyir.

Sebagai mahasiswa asing yang sedang menimba ilmu di negeri kecil ini, aku berharap pemerintahan independen yang dikomandani oleh Mahdi Jumah ini bisa mulus membawa Tunisia ke era demokrasi yang diidamkan. Semoga iklim politik tetap stabil, agar aku dan 50an mahasiswa Indonesia di Tunis saat ini, tetap tenang belajar, tetap asyik mengaji, dan tentunya, tetap bisa menyajikan paket Surat dari Tunis secara rutin ke hadapan para pembaca sekalian yang terhormat. Salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 20 Desember 2013

Thursday, December 12, 2013

Tunis Peran Masjid

Bangkitnya Masjid Kami


Suasana dalam Masjid Zitouna, Tunis, pertengahan 2013 

Pemerintahan Islam di Tunisia mengajukan RUU Masjid ke parlemen, dengan poin utama mendorong masjid berperan lebih luas dalam kehidupan umat. Tak hanya sebagai tempat ibadah yang buka saat jam shalat saja, masjid juga bisa berperan dalam bidang pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Detailnya, masjid dapat menyelenggarakan pengajian-pengajian umum, mendirikan lembaga zakat, perpustakaan, unit usaha dan pos kesehatan. Akad nikah pun boleh digelar di masjid – sebagaimana banyak terjadi di Indonesia tercinta.  

Tetapi kaum sekuler menentang keras RUU itu. Kata mereka, RUU ini disusupi kepentingan kaum Salafi Wahabi, sehingga jika RUU ini gol, gerakan Islam radikal akan semakin subur di Tunis. Kata sebagian yang lain, ini adalah bentuk kemunduran peradaban. Lainnya lagi menuding, masjid akan mengambil alih sejumlah peran yang selama ini menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Bahasa mereka, RUU ini akan memunculkan istilah Negara dalam Negara (daulah dakhila daulah) !

***
Sebelum tahun 2011, Masjid di Tunisia adalah bangunan yang benar-benar ‘diam’. Masjid hanya dibuka setengah jam sebelum adzan dan setengah jam setelahnya. Masjid hanya buka agak lama pada bulan suci Ramadhan. Tak ada aktifitas selain shalat lima waktu. Kecuali Masjid besar seperti Masjid Zitouna di kota Tunis dan Masjid Uqbah di kota Kairouan, yang memiliki beberapa kegiatan pengajian.

Waktu itu, pemerintah masih menerapkan program penyatuan adzan (tauhid al adzan). Artinya, adzan shalat lima waktu dari seluruh masjid harus dilakukan secara serentak dan pake kaset ! Bukan lantunan para muadzin dengan beragam suara emasnya.

Aku ingat, kala itu 11 Nopember 2005, hari pertama aku di Tunis. Aku kaget mendengar adzan maghrib dari masjid sebelah rumah, kok sama persis dengan adzan TV Nasional yang sedang kuntonton?! Wah, berarti muadzin TV ini tinggal di kampung sini. Keren juga tetanggaku yang satu ini ! Begitu dugaanku. Seorang teman tertawa lebar, seraya menjelaskan bahwa di Tunis ada kebijakan penyatuan adzan. Marbot masuk masjid bukan untuk adzan, tetapi untuk memutar kaset adzan. Aku berseloroh, wah kalo gitu, nanti yang masuk surga hanya kasetnya dong?! Hehe…

***
Tahun 2011, revolusi bergulir. Tepatnya 14 Januari 2011, pemerintahan sekuler yang diktator runtuh, kemudian digantikan oleh pemerintahan Islam hingga hari ini.

Sejumlah upaya “Islamisasi” dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama. Secara sistematis, nilai-nilai keislaman kembali dihadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan diaktifkan lagi, tradisi-tradisi dan identitas keislaman dihidupkan. Kaum Muslimah kembali mendapat kebebasan memakai jilbab.

Tak terkecuali soal Masjid ini.  Pemerintah ingin agar Masjid dapat berperan besar dalam kehidupan umat. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga berkiprah dalam upaya pemberdayaan umat, sebagaimana kusebut di atas.

Sejarah juga menunjukkan, bahwa Rasulullah saw beserta para sahabatnya menjadikan Masjid sebagai sentral kegiatan umat. Masjid adalah tempat belajar sekaligus tempat bermusyawarah. Bahkan beliau saw pernah memusyawarahkan strategi perang di dalam Masjid.

Generasi-generasi berikutnya juga demikian. Masjid selalu langsung dibangun di kawasan yang baru ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dan dari situlah, penyebaran Islam dan pemberdayaan umat dirancang dan diorganisir.

Singkat kata, perjalanan dan kegemilangan peradaban Islam sepanjang sejarah, selalu bermula dari Masjid.  

***
Adalah Fadil ben Asyur, Sekjen Naqabah Wathaniyah li al Aimmah (Organisasi Para Imam Masjid), salah seorang yang menentang keras RUU di atas. Melalui sejumlah media cetak yang terbit hari Rabu (11/12/13) kemaren, ia menyebut RUU itu berbahaya bagi kemaslahatan umum dan mengancam eksistensi negara madani (yudhirru bil al mashlahah al ‘ammah wa yuhaddidu madaniyyatad daulah). Lebih jauh, Fadil mencurigai bahwa RUU ini disusupi kepentingan asing yang hendak menyuburkan faham Islam Radikal di Tunis, melalui kegiatan-kegiatan berkedok Masjid.

Weleh-weleh, pikirku. Kok bisa ya, pimpinan pusat organisasi imam Masjid berfikir seperti ini? Bukankah seharusnya ia gembira, karena jika RUU ini lolos menjadi UU, maka nanti ia selaku imam masjid akan memiliki ladang pahala yang berlimpah? Pahala “dunia” dan pahala akherat tentunya.

Kulsum Kano, seorang hakim perempuan, berkomentar lain lagi. Sebagaimana dikutip Koran as Shourouq, ia mengatakan bahwa RUU Masjid ini akan membuka peluang maraknya akad nikah sirri di dalam masjid, hehe..  

***
Ya inilah gambaran sederhana, betapa pola pikir ala sekulerisme masih mengakar kuat pada benak sebagian besar umat Islam di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Imbas dari gerakan sekulerisasi selama 30 tahun pemerintahan Presiden Habib Borguiba (1957-1987) yang dilanjutkan pada masa Presiden Ben Ali (1987-2011).

Dalam konsep sekuler, agama adalah urusan individu dengan Tuhan, tidak usah dibawa-bawa ke ruang publik. Agama tak perlu ikut campur mengurusi kewenangan-kewenangan lembaga politik. Dalam konteks RUU ini, Masjid biarkan saja hanya menjadi tempat shalat, tak perlu ikut-ikutan menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau mendirikan pos kesehatan. Apalagi mau dijadikan lokasi akad nikah segala. Nanti tak ada lagi yang akad di kelurahan dong…Demikian kira-kira opini mereka, Wallahu A’lam. Salam Manis dari Tunis

Tunis al Khadra, 12 Desember 2013 

Catatan Tambahan : Beberapa inti pasal dari RUU Masjid 2013

Pasal (7) : Setiap kawasan pemukiman yang baru dibangun, harus menyediakan lahan secukupnya untuk pembangunan Masjid
Pasal (18) : Masjid memiliki peran pemberdayaan umat, terutama dalam bidang keagamaan/spiritualitas, pendidikan, kebudayaan dan sosial-kemasyarakatan.
Pasal (22) : Masjid berperan dalam upaya amar makruf nahyi munkar, melalui penyelenggaran pengajian-pengajian keagamaan
Pasal (23) : Masjid dapat berperan dalam bidang sosial kemasyarakatan, seperti mengorganisir penyelenggaran akad nikah dan khitanan masal, atas koordinasi dengan pihak terkait. Masjid juga dapat mengorganisir pemberian santunan bagi fakir miskin, anak yatim dan ibnu sabil, serta menyelenggarakan kegiatan khusus untuk kaum Muslimah.

Friday, December 06, 2013

Tunis Wakaf

Setelah Mati 57 Tahun, Wakaf Diminta Hidup Lagi



Kampus Univ Zitouna Tunis, berdiri di atas tanah wakaf

Mengapa sejak merdeka (1956) hingga tahun 2011 lalu lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam di Tunisia sulit berkembang? Banyak penyebab. Satu di antaranya adalah karena Habib Borguiba – presiden berideologi sekuler yang memerintah tahun 1956 hingga 1987 – membubarkan institusi wakaf, kemudian menyita semua harta wakaf dan menjadikannya sebagai inventaris negara. Padahal di dunia Islam, wakaf adalah penopang utama keberlangsungan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan.

Sejak revolusi 2011 hingga hari ini, umat Islam di Tunisia tengah gigih berjuang membangkitkan kembali wakaf dari ‘alam kuburnya’. Bagaimana prospeknya?

Kuliah Wakaf
Kamis (05/12) pagi, aku menghadiri acara kuliah umum (stadium general) tentang Wakaf di Tunisia yang digelar di Fakultas Peradaban Islam Universitas Zitouna. Dua orang guru besar bertindak selaku nara sumber, masing-masing Prof. Dr Hassan Manna’i  dan Prof Dr. Talili ‘Ajili.

Prof Manna’i adalah Guru Besar sekaligus Ketua Pusat Studi Sejarah di Univ Zitouna, sedangkan Prof ‘Ajili adalah sejawaran dari Univ Manouba, yang ternyata memiliki sejumlah buku dan penelitian terkait wakaf di Dunia Arab.

Aku penasaran, apa dan bagaimana wakaf di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Benarkah seperti yang kubaca dalam beberapa buku? Bahwa di Tunis hari ini, tidak ada yang namanya wakaf. Karena sudah dilarang keberadaannya oleh presiden Borguiba yang sekuler, dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan Tunisia (tahun 1956).

Sejak lama aku mengoleksi beberapa buku tentang wakaf di Tunis. Di antaranya tiga buku yang ditulis oleh peneliti wakaf dari kota Sfax, Dr Syaibani ben Balgis, yaitu : Fushul min Tarikh Waqf fi Tunis (2003), al Awqaf fi Tunis (2008) dan Borguiba wa al Aqwaf (2009).

Beberapa kali aku juga berdiskusi langsung terkait wakaf dengan dosen supervisorku, Prof Dr Burhan Neffati, di sela-sela konsultasi akademik terkait disertasi. Prof Neffati adalah guru besar dalam ilmu fiqh, yang juga pengasuh pengajian talaqqi Ushul Fiqh di Masjid Zitouna. Jadi, beliau memiliki kapasitas ilmiah untuk berbicara soal wakaf.

Sekulerisasi Wakaf
Aku berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang sangat mendasar.  Mengapa waktu itu Borguiba ‘berani’ menghapus system wakaf di Tunisia? Padahal konsep wakaf memiliki sandaran yang jelas dalam agama, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw dan juga khalifah Umar ra. Para ulama juga telah melakukan ijma (kesepakatan) tentang kebolehan wakaf. Maka, mengingkari wakaf, berarti mengingkari kesepakatan umat Islam.  

Menurut beberapa buku, juga hasil diskusi dan kuliah umum kemaren, bahwa penghapusan wakaf yang dilakukan oleh Borguiba harus dibaca dalam bingkai proyek sekulerisasi yang ia terapkan pada masyarakat Muslim di Tunisia. Artinya, ideology sekuler yang mengehendaki pemisahan agama dari kehidupan kenegaraan, meniscayakan penghilangan semua ritual dan identitas keagamaan dari ruang public. Pantas jika kemudian Borguiba melarang kegiatan-kegiatan keagamaan, memberangus pendidikan Islam (termasuk pengajian-pengajian di Masjid Agung Zitouna dan Universitas Zitouna), serta membubarkan lembaga-lembaga atau institusi keagamaan.  

Sebaliknya, Borguiba mengajak umat Islam Tunisia untuk meniru kebudayaan Barat (Perancis). Tradisi Arab dan pendidikan keagamaan dianggap sebagai – dalam bahasa Borguiba - ‘ihda madzahir at takahlluf’, salah satu ciri keterbelakangan.

Potensi Wakaf
Selain alasan idelologis di atas, ada sejumlah factor lain yang menginspirasi Borguiba menghapus wakaf di Tunisia. Di antaranya karena kala itu (1956), kas negara sedang minim, sehingga perlu suntikan dana segar untuk modal pembangunan. Maklum, baru dua bulan merdeka, negara belum bisa mengorganisir pos-pos pendapatan. Sementara, bantuan financial dari Perancis berkurang, karena Perancis kecewa melihat keberpihakan masyarakat Tunisia terhadap perjuangan warga tetangganya, Aljazair, dalam merebut kemerdekaan.

Prof ‘Ajili – nara sumber kuliah umum kemaren –memaparkan sejumlah dokumen dari arsip nasional yang menggambarkan peta potensi wakaf di Tunisia, pada awal-awal masa kemerdekaan. Tergambar jelas, betapa besar nilai harta wakaf yang disita oleh Borguiba dan dimasukkan sebagai inventaris negara. Di antaranya, sepertiga lahan perkebunan zaitun yang terhampar di seantero negeri, rupanya adalah wakaf umat untuk lembaga-lembaga keagamaan di bawah naungan Masjid Zitouna…

Belum lagi harta wakaf dalam bentuk yang lainnya, seperti pertokoan, pabrik/industry, alat transportasi, dan sebagainya. Lagi-lagi sekedar contoh, Madrasah Shadiqiyah – sebuah sekolah modern  di kota Tunis yang didirikan tahun 1875 oleh reformis Khairuddin at Tunisi – memiliki 260 toko yang tersebar di berbagai pasar di seluruh negeri.

Factor lainnya, Borguiba menemukan realitas bahwa potensi-potensi wakaf  di Tunisia kala itu tidak terkelola secara baik. Akibat buruknya system manajemen yang dimiliki umat. Beberapa kasus malah menunjukkan adanya lembaga pengelola wakaf yang mengalami kerugian financial, atau terlibat dalam konflik internal yang berlarut-larut, sehingga harta wakaf jadi terabaikan.

Politisasi Wakaf
Ada satu lagi factor lain yang sangat penting, yakni factor politik. Borguiba ingin membungkam lembaga-lembaga keagamaan agar tidak vocal atau kritis terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi, agar tidak memiliki posisi tawar apa-apa di hadapan penguasa. Sementara, lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam kala itu, hidup dari institusi wakaf.

Maka bagi Borguiba, memberangus wakaf berarti juga memberangus keberlangsungan dan eksistensi lembaga-lembaga keagamaan, plus pamor para ulamanya. Sebut saja misalnya, Saleh ben Youssef, seorang ulama Zitouna yang sejak lama menjadi saingan ploitik Borguiba, bahkan sejak masa pra kemerdekaan.

Pada giliran berikutnya, penghapusan wakaf terbukti ampuh dalam upaya pelemahan lembaga-lembaga keagamaan, sekaligus pamor para ulama dan pemimpinnya. Reaksi dan perlawanan dari para ulama besar Tunisia kala itu, tidak berpengaruh banyak bagi kelancaran proyek-proyek sekulerisasi yang dijalankan Borguiba.

Syekh Muhamed Basyir Neifer, Mufti Madzhab Maliki di Tunisia saat itu, melayangkan surat protes terhadap Borguiba. Tapi respon Borguiba datar-datar saja. Pun juga Syekh Tahir ibn Asyur, al Imam al Akbar Masjid Zitouna kala itu. Beliau menulis sebuah buku berjudul ‘Al Waqf”, sebagai salah satu upaya penjelasan kepada Borguiba dan umat Islam di Tunis terkait hukum wakaf. Tetapi, menurut Dr. Syaibani, buku yang pernah diterbitkan oleh Matba’ah al Hidayah al Islamiyyah Beirut itu, berumur pendek. Alias hilang dari peredaran.    

Prospek Wakaf
Kini, pemerintahan Islam di Tunisia telah menggagas RUU Wakaf. Bulan Oktober 2013 lalu, RUU ini telah masuk dalam agenda rapat di parlemen.  

Bagaimana prospeknya? Hehe, aku mengulangi pertanyaan di atas, karena memang belum terjawab. Dan malah kini kutambah dengan pertanyaan lain. Akankah dipolitisasi lagi oleh para pejabat berdasi Tunisia saat ini ? Kapankah Tunisia seperti Indonesia : memiliki Direktorat khusus Wakaf di Kementerian Agama-nya? Atau, kapankah wakaf di Tunisia akan “bangkit dari kuburnya”? Hehe, serem..

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab, dan tidak perlu dijawab sekarang. Apalagi dijawab dalam tulisan ini. Ini juga sudah kepanjangan, hehe. Salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 06 Desember 2013


Wednesday, November 27, 2013

Tunis ARFI 2013

KAMI BELAJAR ISLAM DI TUNIS

Aku bersama para peserta ARFI Tunis 2013, di Ampitheatre el Jem, Tunisia Selatan

Hatiku terasa plong bukan main. Kalimat syukur tak henti kugumamkan, tatkala melambaikan tangan tanda perpisahan dan selamat jalan kepada 15 orang dosen UIN/IAIN di Carthage International Airport Tunis, Minggu (24/11) lalu.

Mereka hendak kembali ke tanah air, setelah sebulan lamanya berada di Tunis, dalam rangka riset ilmiah Academic Recharging for Islamic Higher Education (ARFI), kerjasama Diktis Kemenag RI dengan Universitas Zitouna, Tunis. 

Selama sebulan di Tunis, mereka mengikuti beragam kegiatan ilmiah. Diantaranya workshop di kampus Universitas Zitouna Tunis dan kampus Fak Adab Universitas Sousse, seminar-seminar internasional, bimbingan akademik dari para guru besar, kunjungan ke sejumlah perpustakaan terkemuka, pameran buku internasional, dan  sejumlah obyek wisata sejarah terkemuka. Selain itu, mereka juga berbaur dengan masyarakat dalam rangka cross culture. Benar-benar program yang sejatinya dapat men-charge kualitas akademik mereka.

***
Menurut info dari sejumlah senior, baru kali ini Tunis menjadi lokasi sebuah program akademik dalam waktu yang relative lama. Biasanya, kegiatan sejenis lebih serimg digelar di Mesir atau Maroko, yang lebih dulu dikenal sebagai pusat kajian Islam.

Belajar Islam di Tunis memang belum diminati – atau diketahui - banyak kalangan di tanah air. Sebagian malah masih menilai Tunisia sebagai sekuler dan kebarat-baratan, lingkungan masyarakatnya tidak ‘nyantri’ sehingga kurang cocok untuk jadi lokasi studi Islam.

Tentu itu adalah ‘lagu lama’. Karena pasca revolusi 2011, kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam menemukan geliat baru di negeri termakmur ketiga di Afrika ini. Sebuah iklim yang semakin melengkapi sederet potensi yang telah dimiliki Tunis sebelumnya : murahnya biaya kuliah, system pendidikan yang modern, kuatnya tradisi ilmiah, keramahan masyarakat,  juga lingkungan kota yang rapi.

Ya, di Tunis ini bea kuliah sangat murah meriah. Mahasiswa jenjang S1 hanya dikenai bea materai dan administrasi sebesar 35 Dinar (setara Rp 200 ribu) per tahun. Mahasiswa S2 dan S3 sebesar 108 Dinar (Rp 600 ribu). Ini berlaku untuk semua kalangan, baik mahasiswa asing maupun pribumi, pada semua universitas dan program studi.

Tentang tradisi ilmiah, banyak kemajuan yang terjadi pasca revolusi ini. Pengajian-pengajian talaqqi dan tahfidz kini mudah dijumpai di berbagai masjid. Lembaga-lembaga pendidikan Islam – semacam pesantren – bermunculan di mana-mana. Sejumlah mahasiswa kita aktif mengikuti pengajian-pengajian ini.

Dalam bidang pemikiran modern saat ini, ada sejumlah nama besar yang dikenal dalam kancah pemikiran Islam modern. Misalnya saja Mohamed Talbi dan Abdul Majid Syarafi dari kalangan ‘sepuh’. Sedangkan dari kalangan muda, muncul sejumlah nama baru dengan karya-karya mereka yang popular. Misalnya Hammadi Dzuaib, Muhamed Hamzah, dan Ulfah Yusuf.
Masih banyak daya dukung lain, seperti keramahan masyarakat lokal, sikap kooperatif para dosen dan pegawai kampus, juga lingkungan kota yang tertib.

Hanya ada satu hal yang memang memberatkan para mahasiswa di sini. Yakni tingginya biaya hidup (living cost), sementara beasiswa pemerintah Tunisia untuk mahasiswa Indonesia telah terhenti, sejak beberapa tahun belakangan ini. Sekedar contoh, bea sewa flat 2 kamar di sekitar kampus, mencapai angka 300 USD. Itu rumah kosong, tanpa perkakas apapun.

Para mahasiswa dari negara lain umumnya masih memperoleh beasiswa bulaan dan jatah tinggal di asrama kampus. Mengapa mahasiswa Indonesia tidak? Karena rupanya, MoU antara pemerintah kita dengan pemerintah Tunisia, telah lama kedaluwarsa. Seharusnya, MoU beasiswa itu diperbaharui per 4-5 tahun.

Hello Diktis Kemenag?! How are you? Mudah-mudahan ada pejabat berdasi di Jakarta yang membaca tulisan ini, hehe..

***
Pada malam terakhir tim ARFI di Tunis, aku mendapat kesempatan menyampaikan sepatah kata perpisahan kepada mereka. Kapasitasku adalah sebagai panitia local, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya semua program selama mereka berada di Tunis.

Malam itu, aku mengulangi kembali pesan yang sebenarnya sering kuungkapkan sebelumnya, baik dalam diskusi resmi, maupun dalam obrolan-obrolan santai bersama mereka.

“Bapak dan Ibu sekalian. Saya termasuk orang yang secara gigih mengusulkan agar program ARFI 2013 ini dilaksanakan di Tunis. Sebagaimana halnya tahun lalu, saat saya secara gigih pula ingin kembali ke Tunis dalam rangka studi S3. Mengapa? Karena saya melihat, Tunisia pasca revolusi 2011, berbeda dengan Tunisia pada masa lalu, yakni ketika dilanda proyek sekulerisasi selama 1956 hingga 1987, ketika Islam dipinggirkan dari ruang public, dan pendidikan Islam dimarginalkan. Tetapi kini, geliat baru benar-benar terjadi. Islam dan pendidikan Islam kini sedang naik daun di negeri ini.

Beberapa potret itu telah Bapak Ibu saksikan, meski secara sekilas. Dan mungkin dari yang sekilas itu, Bapak Ibu telah memiliki kesan-kesan tersendiri.

Selama sebulan ini, Bapak Ibu sekalian juga telah mengetahui potensi-potensi kerjasama bidang pendidikan yang bisa dijajaki pada masa yang akan datang, secara lebih luas lagi, antara pemerintah Tunisia dengan pemerintah Indonesia.

Bapak dan Ibu telah melihat dari dekat, apa dan bagaimana Masjid dan Universitas Zitouna, suasana kampusnya, bagaimana kualitas para dosen dan guru besarnya, serta kiprahnya dalam sejarah pendidikan Islam. Bapak Ibu juga telah berkunjung ke Fakultas Adab Univ Sousse, mengunjungi perpustakaannya, serta berdialog dengan para dosen dan mahasiswanya.

Silahkan ceritakan semua itu kepada masyarakat kita di tanah air, baik itu para mahasiswa, juga para pemegang kebijakan. Silahkan ceritakan apa adanya, plus minusnya, baik buruknya, kelebihan dan kekurangannya. Sesuai sudut pandang masing-masing.

Saya bersama 50 orang mahasiswa Indonesia yang saat ini ada di Tunis, mengucapkan selamat jalan, selamat kembali ke tanah air. Tugas kami sebagai duta-duta Zitouna dan Tunis, sangat terbantu dengan kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Karena kini, Bapak dan Ibu juga mengemban peran itu”.

***
Senin siang, aku mendapat khabar, mereka telah tiba di tanah air dengan selamat. Alhamdulillah.

Selamat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Selamat menjalani kembali hari-hari yang lebih indah dan lebih segar, di kampus masing-masing. Salam dari kami yang masih berjihad ilmu di negeri mungil yang baru saja Anda kunjungi.

Tunis al Khadra, 26 Nopember 2013

Wednesday, October 02, 2013

Partai Nahda

Ketika Nahda Harus Memilih

Pekan ini, sebuah langkah terpuji diambil oleh Harakah Nahda, partai Islam yang saat ini sedang menjadi penguasa di Tunis. Nahda menerima tanpa syarat (al qabul ghair al masyrut) usulan kaum oposisi sekuler untuk melakukan dialog nasional (al hiwar al wathani) pada bulan Oktober ini. Lebih dari itu, Nahda juga menyatakan kesiapannya untuk mundur (al istiqalah) dari kursi pemerintahan, serta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan independen yang akan dirumuskan di arena dialog nasional itu.

Pemerintahan independen yang akan dinamai Hukumah Kafa’ah Wathaniyah itu rencananya terdiri dari para tokoh non partisan, yang berkomitmen untuk tidak akan nyalon lagi pada Pemilu yang akan digelar beberapa bulan ke depan.

Sebuah pilihan yang tidak mudah, antara hasrat kekuasaan di satu sisi, dan kemaslahatan umat di sisi lain. Antara empuknya kursi kekuasaan, dan kuatnya desakan mundur yang diwarnai aksi protes, ancaman mogok nasional dan baying-bayang perang saudara.

Tentu Nahda punya kalkulasi politik tersendiri sebelum mengambil sikap yang berani ini. Tetapi dari pemberitaan yang muncul di sejumlah media lokal, mereka berkali-kali meyakinkan public bahwa sikap ini diambil semata-mata untuk kemaslahatan bangsa yang lebih luas. Supaya tidak terjadi konflik politik yang berkepanjangan, supaya masa transisi dari revolusi menuju demokrasi berlangsung mulus, tanpa dinodai pertumpahan darah.  

Subhanallah. Sebuah sikap yang menyiratkan kebesaran jiwa. Bukti bahwa mereka memahami ajaran Islam secara bijak.

Islam telah mengajarkan akan kehormatan darah seorang Muslim. Memelihara nyawa (Hifdz al Nafs), harus diutamakan atas segalanya. Dalam konteks tertentu, identitas keagamaan malah boleh disembunyikan demi menjaga keselamatan jiwa. Seperti dalam kasus seseorang yang dipaksa harus mengaku kafir dengan ancaman maut (ditodong senjata misalnya), maka orang tersebut boleh mengaku kafir demi menyelamatkan nyawanya. Yang penting hatinya mengingkari ucapannya (wa qalbuhu munkir). Demikian yang saya baca dari beberapa literature fiqh klasik.

Jika identitas keagamaan saja bisa dikalahkan demi kehormatan nyawa dan pertumpahan darah, apalah artinya kekuasaan duniawi?! Benar kata almarhum Gus Dur, “Di dunia ini, tidak ada jabatan yang pantas diperjuangkan secara mati-matian”.  

Sepertinya konsep ini difahami dengan sangat baik oleh para politisi partai saudara kandung Ikhwanul Muslimin ini.

Tunis al Khadra, 02 Oktober 2013 

Monday, September 23, 2013

Jihad Seksual

GADIS TUNIS BERJIHAD SEKSUAL ?!
Karikatur jihad seksual ke Suriah, diambil dari sebuah koran Tunis

Setelah membongkar makam para ulama, mengintervensi pengajian di Zaitunah, dan mendanai kaum militant, kini kaum Salafi Wahabi di Tunis mendoktrin ratusan wanita muslimah Tunis, untuk mau berjihad ke Suriah sebagai pekerja sex. Pemerintahan Islam pun berhasil mereka pengaruhi. Mufti Negara penentang jihad seksual malah dipecat. 

Sepekan terakhir ini, topic terhangat yang ramai diperbincangkan public di Tunis adalah tentang jihad nikah. Yakni soal pengiriman sejumlah gadis Tunis ke Suriah guna memberikan pelayanan sexual kepada para pejuang di sana. Krennya lagi, mereka berangkat ke sana dalam status berjihad di jalan Allah.

Sebenarnya ini adalah isu lama. Saya juga mengetahuinya sejak awal tahun 2013 ini melalui media. Tetapi, banyak pihak yang menepis hal itu dan menganggapnya sebagai isu belaka.

Pekan lalu, opini public mulai berubah. Bahwa ini bukanlah isu isapan jempol belaka, melainkan kenyataan yang ada di depan mata. Terungkap setelah para “mujahidah’ itu pulang kampung - sebagian dari mereka dalam keadaan hamil - dan memberikan kesaksian di media lokal, baik koran maupun televisi.

Karena Doktrin Salafi
Lamia, 19 tahun, salah seorang korban asal kota Bizerte menuturkan kisahnya ke wartawan koran Shuruq. Perkenalannya dengan seorang ustad pada tahun lalu, adalah awal dari segalanya. Sang ustad mengajarkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Wanita tidak dibenarkan keluar rumah.

Sang ustad berhasil mengubah Lamia gaul menjadi Lamia militant. Dari semula gadis berbaju seksi menjadi muslimah yang tak lepas cadar. Istilahnya cuci otak. Hingga Lamia lebih loyal kepada sang ustad, daripada kedua orang tuanya sendiri. 

Sekitar bulan Maret 2013, Lamia dibawa sang ustad ke Suriah. Perjalanan dilakukan secara illegal, melalui Ben Gazi, Libya. Di Ben Gazi inilah, Lamia dibawa ke sebuah penampungan. Di sana ia bertemu sejumlah gadis Tunisia lain yang senasib ; sama-sama siap berjihad ke Suriah. Di Ben Gazi pula ia dikenalkan pada seorang yang mengaku bernama Syekh Ayub, pendamping spiritual para gadis itu.

Dan petualangan seksual Lamia pun dimulai dari sini. Syekh Ayub adalah lelaki pertama yang ia layani..

Di kota Aleppo, Suriah, Lamia mengaku berhubungan seksual dengan puluhan pejuang anti pemerintah Assad. Di antara mereka, ada yang berasal dari Saudi, Somalia, Afganistan, Pakistan, Irak dan Libya. (Alhamdulillah ga ada nama Indonesia).

Di Aleppo pula, Lamia bertemu sejumlah wanita Tunis lain yg berprofesi sama, mereka berasal dari berbagai daerah di Tunis ; Gaserin, Kef, Binzert dan Sfax. Kata Lamia kepada wartawan, ada salah seroang dari mereka mencoba kabur, tetapi akhirnya tertangkap, disiksa hingga tewas oleh para pejuang. Ya Allah, habis manis sepah dibuang.

Awal September 2013 lalu, Lamia kembali ke Tunis dalam keadaan hamil 5 bulan. Benih lelaki mana yang membekas dalam rahimnya, ia tidak tahu. Nahasnya lagi, saat ini ia dan janinnya divonis AIDS.

Keluarganya hanya bisa pasrah. Koran Shuruq mengutip ucapan salah seorang keluarganya, bahwa “kami ingin penderitaan ini segera berakhir, dengan meninggalnya Lamia”. Wallahu A’lam.

Karena Doktrin Duit
Lamia hanyalah satu dari sekian puluh korban. Selain Lamia, Koran Shuruq juga mewawancarai beberapa yang lain. Di antaranya MS, 16 tahun, yang pergi ke Suriah karena ajakan kekasihnya, yang tiada lain seorang salafi militant. Ada lagi Sh, 13 tahun, berangkat ke Suriah karena ajakan seroang ibu-ibu tetangga yang berniqab. Ada lagi LK, 15 tahun, diajak kenalannya di Suriah.

Ada lagi seorang korban yang berangkat jihad ke Suriah karena menerima uang sebesar 10 ribu Dinar, setara 65 juta rupiah. Sesaat sebelum berangkat ke Suriah, ia menitipkan uang itu ke saudaranya.

Sekembalinya dari Suriah, ia mengandung. Kemudian, ia pun menggugurkan kandungannya di salah satu RS di kota Tunis, dengan biaya 500 dinar. Ia menggunakan uang tadi sebagai biaya rumah sakit. 

Koran Shuruq melaporkan adanya pihak-pihak yang diduga mendanai proyek ini. Biaya pengiriman satu orang gadis mencapai angka 20 ribu dinar Tunis (setara 130 juta rupiah). Modus dalam menjerat korban diketahui ada 3 cara : (1) mereka dijanjikan nikah oleh para pemuda salafi sekembalinya nanti dari Suriah, (2) mereka diperisteri lebih dahulu oleh para syekh salafi secara siri, (3) mereka didoktrin melalui pengajian-pengajian terselubung.

Kisah-kisah petualangan seksual mereka, menghiasi pemberitaan sejumlah koran di Tunis pada hari-hari ini. Beberapa di antaranya juga ditayangkan di televisi local, seperti wawancara TV Tunisna dua hari lalu dengan seorang korban.

Pemerintah dan Wahabisasi
Adalah Syekh Usman Batikh, Mufti Negara Tunisia, sejak lama mengingatkan umat Islam di Tunis agar waspada dengan propaganda kaum Salafi Wahabi. Kata beliau, hati-hati dengan ajakan-ajakan jihad ke Suriah, baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. “Itu bukan termasuk kategori jihad”, tegas beliau kepada public, sekitar bulan April 2013.

Tak lama berselang, pemerintah Tunis memecat Syekh Batikh dari jabatan Mufti. Ia kemudian digantikan oleh Syekh Hamidah Sa’id. Para pengamat mengaitkan pemecatan Syekh Batikh dengan pernyataannya yang melarang jihad ke Suriah.

Sebaliknya, sekelompok ulama salafi di Tunis gencar mengkampanyekan jihad ke Suriah. Mereka mengutip fatwa jihad nikah yang dilontarkan oleh Syekh Arifi, seorang ulama Saudi. Meski belakangan, lewat akun twiternya, Arifi membantah fatwanya ini.

Yang jelas, pemecatan Syekh Batikh semakin menguatkan tudingan public akan keterlibatan pemerinta Tunis yang saat ini dikuasai oleh Partai Nahdah. Setidaknya, pemerintah lagi-lagi melakukan pembiaran terhadap perilaku kaum Salafi Wahabi yang semakin mengacaukan kehidupan keberagamaan di Tunis. Mulai dari pembakaran makam para ulama, intervensi Zaitunah, pelatihan militer bagi masyarakat sipil, dan kini mendorong jihad sex ke Suriah. Entah apa lagi agenda mereka berikutnya.

Khatimah
Revolusi di Tunis menyisakan dilemma. Di satu sisi, kehidupan keberagamaan dan pendidikan Islam saat ini sedang bebas-bebasnya. Umat Islam di Tunis sedang merasakan nikmatnya kebebasan beribadah, kebebasan berjilbab, kebebasan mengaji…

Tetapi di sisi lain, belakangan ini semakin ketahuan, ideology agama yang sebenarnya dipegang penguasa. Ternyata mereka mendukung – atau setidaknya membiarkan Salafi Wahabi melakukan prilaku-perilaku yang terbukti meresahkan umat dan bertentangan dengan kemanusiaan.

Saya masih tetap berharap bahwa masa transisi Tunis dari revolusi menuju demokrasi berjalan dengan mulus, agar Tunis menjadi inspirasi bagi Islam politik di era modern ini (sebagaimana saya tulis dalam catatan terdahulu “Setelah Ikhwan Lengser, Harapan Tinggal ke Tunis”). Tapi pembiaran pemerintah terhadap sepak terjang dan kenakalan Salafi Wahabi selama ini, membuat  harapan ini terasa masih jauh.

Kita lihat saja perkembangan berikutnya. Siapa tahu ini hanya kerikil-kerikil tajam yang akan mendewasakan pemerintahan Islam di Tunis. Wallahu A’lam. Salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 23 September 2013 

Wednesday, August 28, 2013

Wahabisasi Zaitunah

PEMERINTAH INGIN ZAITUNAH MENJADI SALAFI

Salah satu kegiatan pengajian di Masjid Zaitunah, Tunis

Saat Presiden Mohamed Mursi dari Partai Ikhwanul Muslimin masih berkuasa di Mesir, saya sering mendengar berita adanya upaya intervensi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan Al Azhar. Bahkan kerap terdengar selentingan adanya upaya pemerintah untuk “menguasai” Al Azhar, dan mengganti dewan pimpinan Al Azhar dengan ulama-ulama lain yang “seideologi” dengan pemerintah.

Yang lebih berhak bertutur tentang hubungan IM dengan Al Azhar adalah tentunya teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir. Saya hanya mendengar “selentingan”, hehe..

Setali tiga uang, kisah serupa pun terjadi di Tunis saat ini. Ya, saat ini, ketika partai Nahdhah yang memiliki kesamaan ideology dengan Ikhwanul Muslimin, berkuasa di tampuk pemerintahan. Pemerintah sedang – dan masih terus – berusaha untuk menguasai dan mengendalikan Zaitunah, salah satu lembaga pendidikan tertua di Dunia Islam, sebagaimana halnya pemerintah Mesir era Mursi hendak menguasai Al Azhar.

Di antara indikasi yang paling kuat dan “disaksikan secara terbuka” oleh masyarakat adalah upaya salafisasi atau wahabisasi terhadap Zaitunah.  Di bidang pendidikan, pemerintah berusaha menutup kegiatan-kegiatan pengajian di Masjid Zaitunah, dengan alasan “kegiatan pendidikan keagamaan cukup dilakukan oleh kampus Universitas Zaitunah saja”.

Kegiatan pengajian talaqqi ala pesantren di Masjid Zaitunah dinamai Ta’lim Zaituni. Kegiatan ini telah berlangsung selama lebih seribu tahun, yakni sejak masjid ini berdiri tahun 732 Masehi, atau 2 abad sebelum Masjid Al Azhar berdiri. Ta’lim Zaituni yang merupakan cikal bakal Universitas Zaitunah ini juga telah menghasilkan sejumlah ulama terkemuka di dunia Islam, khususnya di kawasan Maghrib Arabi.

Saat ini, Ta’lim Zaituni memiliki puluhan cabang di berbagai propinsi, dengan jumlah santri tetap sebanyak 2000 (dua ribu) orang. (Peserta pengajian di Ta’lim Zaituni memang terdaftar secara resmi. Masa belajarnya adalah 4 tahun dan berijazah resmi).

Masjid dan Universitas Zaitunah adalah lembaga pendidikan yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jama’ah, dengan mazhab Asy’ari dalam bidang akidah, dan Maliki dalam fiqh. Seperti halnya Al Azhar di Mesir, Zaitunah sejak dulu telah memproklamirkan diri sebagai lembaga yang mengusung wajah Islam yang moderat (wasathiyyah).

Keinginan pemerintah untuk menutup Ta’lim Zaituni ditolak secara tegas oleh para ulama. Dewan ulama Zaitunah yang dipimpin oleh Imam Besar Syekh Husein al Abidi secara gigih menolaknya.

Pemerintah tidak putus asa. It’s oke tidak ditutup, tapi pemerintah menyiapkan planning B : Ta’lim Zaituni “ditertibkan”.  Ada semacam peninjauan ulang terhadap kurikulum. Lagi-lagi para ulama pun menolak.  Pemerintah tetap ngotot. Muncul wacana pemecatan Syekh Abidi dari jabatan Imam Besar. Bahkan beliau dijerat sejumlah persoalan hukum. Persoalan semakin meluas. Secara terbuka, adu pendapat antara Kementerian Agama dengan Dewan Ulama disaksikan public melalui media cetak dan elektronik.

Merasa sulit meluluhkan para masyayikh, pemerintah menyiapkan strategi lain. Pemerintah giat mengundang ulama dari luar Tunis, yang nota bene berfaham salafi dan disponsori Saudi Arabia. Bulan Februari 2013, pemerintah mengundang Syekh Nabil ‘Iwadi, tokoh salafi yang terkenal dari Kuwait. Nabil diberi kesempatan menyampaikan pengajian, juga beberapa acara televise. Koran-koran local meresponnya dengan isu salafisasi.

Akhir April hingga awal Mei lalu, pemerintah menggelar semacam pengajian intensif(daurah) di Masjid Zaitunah, selama 3 minggu. Nara sumbernya adalah para ulama dari Saudi dan beberapa ulama local yang berfaham salafi. Para masyayikh Zaitunah tidak berdaya menolak, karena ini acara Kementerian Agama. Lagi-lagi public menilai, ini wahabisasi Zaitunah.

Bulan Juni, pemerintah menggelar serangkaian acara tablig akbar di berbagai tempat. Sejumlah ulama salafi dari luar negeri, didatangkan ke Tunis. Salah satunya Sykeh Muhammad Hasan (Mesir). Di kota Tunis, tablig akbar digelar di stadion el Menzah yang berkapasitas lima puluh ribu.

Pada saat yang sama, pemerintah nampak longgar bertindak terhadap perilaku kaum salafi, yang doyan membakar kuburan para ulama dan situs-situs bersejarah. Bahkan mereka juga menyerang para ulama Zaitunah secara fisik, sebagaimana dialami oleh Syekh Abdul Fatah Moro, salah seorang ulama kharismatik di Tunis. (Kisah ini pernah saya tuturkan dalam Surat dari Tunis ke-7, tanggal 3 Febr 2013, berjudul "Salafi Bongkar Kuburan Wali").

Kelonggaran sikap pemerintah juga sangat nampak, yakni dengan membiarkan sejumlah da’i dan khatib jumat yang biasa menuduh kelompok-kelompok lain sebagai ‘kafir’ atau ‘ahli bid’ah calon penghuni neraka’, dan lain-lain. Para da’I ini, ya tiada lain adalah ulama salafi yang diizinkan pemerintah untuk menjadi khatib Jumat. Oya, di Tunis, tidak sembarang orang bisa menjadi khatib Jumat. Melainkan harus melalui penunjukan resmi dari pemerintah.  

***
Fenomena kemunculan salafi di Tunis yang demikian pesat saat ini, menambah deretan alasan mengapa kaum oposisi sekuler semakin gigih menyuarakan penggulingan pemerintahan yang sah. Kaum Muslim di Tunis yang selama lebih 50 tahun hidup di alam sekuler yang serba ‘menghalalkan’, tiba-tiba harus berhadapan dengan faham salafi yang serba ‘mengharamkan’, hehe..

Akankah Masjid dan Universitas Zaitunah bertahan dari serangan kaum Salafi? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab saat ini. Biarlah waktu yang akan menjawabnya.  Salam Manis dari Tunis.

Tunis al Khadra, 28 Agustus 2013